Pimpin Gelar Pasukan Pemilu, KSAD Peringatkan Anggota Akan Ditindak jika Terlibat Politik Praktis

Pimpin Gelar Pasukan Pemilu, KSAD Peringatkan Anggota Akan Ditindak jika Terlibat Politik Praktis

Rabu, 8 November 2023 – 12:47 WIB

Jakarta — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin langsung apel gelar pasukan pengamanan untuk Pemilihan Umum 2024 di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, hari ini.

Baca Juga :

Jokowi: Jangan Sampai Para Capres Sudah Makan Bareng tapi di Bawah Masih Ribut

“Kodam Jaya beserta Polda Metro Jaya menggelar kegiatan deklarasi pemilu damai tahun 2024 di wilayah provinsi DKI Jakarta dengan maksud untuk menjaga stabilitas keamanan pada saat menjelang, selama, dan sesudah pemilu tahun 2024 guna mewujudkan demokrasi yang bermartabat, mematuhi dan menaati segala bentuk dan ketentuan aturan yang berlaku,” kata dia kepada wartawan, Rabu, 8 November 2023.

Dia mengatakan, sekitar 115 ribu personel bakal dikerahkan guna pengamanan Pemilu 2024. Jumlahnya itu akan disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada pada setiap wilayah. 

Baca Juga :

KSAD Jenderal Agus Blak-blakan soal Kedekatan dengan Jokowi

Presiden Jokowi melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai KSAD

Presiden Jokowi melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai KSAD

“Personel yang akan dikerahkan kalau data dari Bawaslu ada 820 sekian TPS yang akan digelar, sehingga kita TNI-AD bersiap untuk mengamankan TPS tersebut berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, yang ada di wilayah. Untuk TNI-AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari Kodam-kodam kan sudah memaparkan ada yang 8 ribu per Kodam, ada yang 10 ribu, disesuaikan dengan banyaknya TPS yang ada di wilayah tersebut,” kata dia.

Baca Juga :

Jokowi Sebut Demokrasi di Indonesia Makin Berkualitas

Agus menambahkan, terkait anggota yang melanggar akan ditindak. Kata dia, semuanya sudah ada koridor hukumnya. 

“Kita koridornya Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 dimana kita tidak boleh berpolitik praktis. Demikian juga Undang-Undang Pemilu Nomor 3 Tahun 2017. Kalau kita mau berpolitik praktis harus keluar dari TNI. Jadi apabila melanggar undang-undang tersebut, akan ditindak pidana. Ataupun dari tindakan disiplin dari pimpinannya,” ujar Agus lagi. 

Baca Juga  Pengelolaan Proyek Kompleks Di Lubuk Pakam Terbaru
Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *